Batam (ANTARA) - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu membantah ikut menjajaki, maupun tudingan terhadap suaminya Adi Harsono menjadi calo pembelian 15 pesawat MA-60 buatan Xian Aircraft International Industry yang didanai pinjaman lunak atau "concessional loan" Pemerintah China.
"Kami tidak ada hubungan sama sekali dengan kontrak atau keputusan pembelian pesawat itu," kata Mari kepada wartawan setelah bertatap muka dengan beberapa pengusaha dan pejabat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan, Karimun, dalam Forum Ekspor di Batam, Jumat malam.
Bantahan itu dikemukakan Mari menanggapi tudingan bahwa Adi Harsono menjadi "broker" pembelian 15 unit MA-60.
Dalam Pertemuan Internasional ke-7 Komisi Bersama Indonesia-China mengenai Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik tahun 2005 di Beijing, Pemerintah China bersedia menyediakan "concessional loan" bagi pembelian 15 pesawat MA-60 oleh Merpati.
Fasilitas itu beberapa tahun kemudian direalisasikan, tetapi kini ramai dipermasalahkan DPR setelah pada 7 Mei 2011 satu MA-60 Merpati jatuh di perairan Kaimana, Papua Barat, dan menewaskan para penumpang dan awaknya.
Menteri Perdagangan menyatakan, selaku Ketua Komisi Bersama RI-RRT (Indonesia-China Joint Commission) hanya berposisi mendengar laporan dan mengoordinasi berbagai hal yang dibahas, antara lain mengenai perdagangan, investasi dan "concessional loan" (pinjaman lunak berjangka waktu 15 tahun) untuk infrastruktur seperti Jembatan Suramadu, dan MA-60 untuk Merpati.
"Keputusan mengenai "concessional loan" maupun pesawat MA-60 ada di tangan China dan Merpati. Kami pun tidak dalam posisi posisi menjajaki, hanya mengoordinasi laporan berbagai isu bilateral yang dibahas komisi bersama kedua negara," katanya.
Dalam `Joint Commission Indonesia-China" terdapat `joint working group` (kelompok kerja). Unsur-unsurnya dari kementerian terkait. Mengenai `concessional loan` yang `lead` adalah Bappenas, ujar Mari.
Pembeli pesawat MA-60 adalah Merpati. Karena perusahaan itu BUMN, keputusannya dikoordinasikan dengan Kementerian Negara BUMN, sedangkan mengenai kelayakan atau keamanan pesawat tersebut yang membawahi adalah Kementerian Perhubungan, katanya.
